B.ind semester 1

MANAJEMEN DAN PERENCANAAN TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA

Erien Devikristina

0910663027

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik

Universitas Brawijaya Malang

2009

MANAJEMEN DAN PERENCANAAN TRANSPORTASI DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH KOTA

Erien Devikristina

0910663027

yie_danyied@yahoo.com

ABSTRAK

Transportasi merupakan salah satu elemen penting di dalam perkotaan sebab transportasi akan menunjang mobilitas penduduk dalam melakukan segala aktifitas. Manfaat mobilitas tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sesuai tujuannya, yaitu aspek ekonomi, sosial, politis, bahkan hankam. Banyaknya masalah transportasi di perkotaan membutuhkan manajemen dan perencanaan yang baik. Manajemen dan perencanaan transportasi akan mendukung masyarakat dalam melakukan segala aktifitasnya. Penulisan makalah ini merupakan sebuah pemaparan mengenai konsep manajemen dan perencanaan transportasi. Di dalam paparannya, juga akan dibahas mengenai perencanaan lalu lintas, jalan raya,bandara, dan jalan kereta. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui perkembangan wilayah kota melalui macam-macam manajemen dan perencanaan transportasi di dalamnya.

Kata kunci: transportasi, mobilitas, manajemen, perencanaan

ABSTRACT

Transportation is one important element in urban transportation for the mobility of the population will support the conduct of all activities. Benefits of mobility can be seen from various aspects as objectives, namely economic, social, political, even defense and security. Many problems in urban transportation and management require good planning. Management and transportation planning will support the community in conducting all its activities. The writing of this paper is an exposition of the concept of transportation planning and management. It will also be discussed about the traffic planning, highways, airports, and railroads. The purpose of this paper is to determine the development of urban areas through various management and transportation planning.

Key words: transportation, mobility, management, planning

Pendahuluan

Prasarana dan sarana umum berperan sebagai fasilitas yang dibutuhkan masyarakat luas yang penyediaannya dilakukan secara serentak atau massal. Tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas tersebut menjadi ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pola pembangunan daerah yang terencana dengan baik mestinya didukung oleh pengadaan jaringan transportasi dan infrastruktur yang memenuhi syarat. Selama ini terlihat bahwa perencanan tata guna lahan (land use) kurang dipertautkan dengan rencana jaringan jalan, penyediaan air bersih, pembangunan air kotor dan sebagainya. Kurangnya dukungan jaringan transportasi dapat mengakibatkan kemacetan lalu lintas dan minimnya infrastruktur dapat menyebabkan kondisi lingkungan di suatu daerah menurun seperti kekurangan air bersih, dan banjir di musim hujan (Budihardjo,1996).

Sarana transportasi merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan daerah perkotaan. Jalan-jalan, jalan raya, angkutan umum, bandar udara, dan jalan bebas hambatan, merupakan sarana yang sangat penting untuk mendukung aktifitas masyarakat di dalamnya. Perencanaan fasilitas mencakup suatu analisa komprehensif atas sistem transportasi, untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan permintaan di masa datang dengan biaya dan dampak negatif yang minimal (Catanese, et al. 1986).

Fasilitas transportasi sangat menunjang mobilitas penduduk di perkotaan. Sistem transportasi yang tidak sesuai dan tidak layak dapat memperbesar biaya operasi, karena kendaraan lebih cepat menjadi rusak dan kecepatan mengangkutnya menjadi berkurang. Oleh karena itu perlu adanya manajemen transportasi serta perencanaan transportasi dalam suatu kawasan atau kota.

Penulisan makalah ini membahas tentang manajemen transportasi yang meliputi manajemen penyediaan dan manajemen permintaan transportasi. Dalam makalah ini juga dibahas perencanaan transportasi yang terkait dengan tingkat-tingkat perencanaan transportasi, perencanaan lalu lintas, jalan raya, bandara dan jalan kereta. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai bahan pembelajaran dan diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan masyarakat.

Manajemen Transportasi

Layanan Transportasi adalah memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain sehingga diperoleh manfaat. Manfaat perpindahan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek sesuai tujuannya, yaitu aspek ekonomi,sosial, politis, bahkan hankam. Berdasarkan pelakunya, pelayanan transportasi dibedakan menjadi dua, yaitu pelayanan oleh pemerintah dan pelayanan oleh swasta. Pelayanan pemerintah lebih diutamakan pada pengaturan transportasi lebih banyak dilakukan oleh pihak swasta. Penyelenggaraan layanan transportasi berdasarkan pada prinsip-prinsip berikut (Sadyohutomo,2008):

a. Aman, barang yang dipindah tidak menjadi rusak atau cacat. Kalau untuk manusia, prinsip aman mencakup bebas dari cidera atau sampai merenggut jiwa.

b. Nyaman, barang mati tidak mengalami penurunan kualitas, barang hidup (hewan, tumbuhan) tidak tersiksa dan mengalami penurunan kualitas. Sedangkan manusia perlu merasa nyaman sejak persiapan, selama perjalanan, maupun sesudah menempuh perjalanan.

c. Mudah, tingkat kemudahannya diukur dengan seberapa banyak pilihan yang tersedia bagi konsumen, seperti jenis kendaraan, rute perjalanan, jadwal waktu pelayanan, dan biaya. Semakin banyak pilihan yang tersedia menunjukkan tingkat kemudahan dan fleksibilitas perjalanan bagi masyarakat.

d. Ekonomis, murah, terjangkau semua lapisan masyarakat.

e. Lancar, menjamin ketepatan waktu dalam penyediaannya dan waktu tempuh yang sesingkat-singkatnya.

f. Ramah Lingkungan, tidak berdampak negatif (misalnya getaran, kebisingan, dan gas buang) yang dapat merusak lingkungan.

Pengaturan sistem transportasi (transportation system management) dilakukan dengan dua cara pendekatan, yaitu sebagai berikut (Ferguson dalam Sadyohutomo, 1990)

a. Pendekatan dari sisi penyediaan (supply), fokusnya adalah mengelola penyediaan prasarana (infrastructure) dan sarana transportasi yang disesuaikan dengan peningkatan kebutuhan transportasi. Prasarana transportasi mencakup jalan darat, terminal, tempat parkir, rambu-rambu lalu lintas, rel kereta api, dan stasiun kereta api. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana transportasi mencakup berbagai model transportasi (mode of transports), yaitu kendaraan pribadi dan kendaraan umum (bus, angkutan kota, angkutan desa, dan kereta api).

b. Pendekatan dari sisi permintaan (demand) transportasi, fokusnya adalah mengelola pelaku perjalanan atau disebut manajemen permintaan transportasi (transportation demand management)

1. Manajemen penyedia transportasi (transportation supply management)

Penyediaan transportasi meliputi penyediaan prasarana dan sarana transportasi. Prasarana transportasi mencakup jalan umum, rel kereta api, pelabuhan laut, terminal dan lapangan terbang yang semuananya membentuk suatu jaringan transportasi. Sedangkan sarana transportasi adalah menyangkut jenis kendaraan yang digunakan untuk transportasi (mode of transport), misalnya kendaraan pribadi, bus, angkot, angdes, sepeda motor, sepeda, becak, dan delman.

Jalan umum dapat dikelompokkan menurut kualitas, sistem jaringannya, fungsi, dan status pengelolanya. Menurut kualitasnya jalan umum dibedakan menjadi lima, yaitu sebagai berikut (Sadyohutomo,2008):

a. Jalan bebas hambatan (free way/highway), yaitu jalan raya yang akses keluar-masuknya sangat dibatasi dan tidak ada persimpangan jalan, kecuali dengan lintasan di bawah atau di atasnya (fly over). Jalan ini khusus untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi (antara 60-100 km/jam).

b. Jalan raya biasa, yaitu semua jalan raya yang diperkeras (aspal, beton) dan bukan jalan bebas hambatan.

c. Jalan batu, yaitu jalan raya yang diperkeras dengan batu. Jalan ini masih ditemui pada daerah terpencil yang belum diaspal.

d. Jalan tanah, yaitu jalan umum yang belum diperkeras. Jalan ini banyak ditemui pada daerah pedesaan.

e. Jalan setapak, yaitu jalan sempit yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Jalan ini banyak ditemui pada daerah terpencil dan jarang penduduknya, yaitu jalan ditengah hutan yang menghubungkan antarperkampungan atau jalan menuju ke areal perladangan.

Jalan umum pada suatu daratan luas atau suatu pulau saling sambung-menyambung membentuk suatu sistem jaringan. Berdasarkan sistem jaringan yang dibentuk maka jalan umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 7):

a. Jaringan jalan primer, sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan atau antarkota.

b. Jaringan jalan sekunder, sistem jaringan jalan di dalam kota dan di dalam permukiman pedesaan.

Menurut hierarki fungsinya maka jalan umum dibedakan menjadi empat, yaitu (Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 8):

a. Jalan arteri, merupakan jalan angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan tinggi, dan akses masuk sangat dibatasi.

b. Jalan kolektor, merupakan jalan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan sedang, dan akses masuk dibatasi.

c. Jalan lokal, merupakan jalan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan lambat, dan akses tidak dibatasi.

d. Jalan lingkungan, merupakan jalan untuk lingkungan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan lambat.

Sebagai kombinasi dari sistem jaringan dan fungsinya maka dikenal istilah jalan arteri primer,arteri sekunder, dan lokal primer. Khusus untuk jalan lingkungan tidak ada kombinasinya karena jalan lingkungan haya merupakan jalan sekunder.

Setiap jalan umum ada pihak yang membangun dan merawatnya. Menurut tingkat pemerintahan mana yang mengelola (membangun dan memelihara) maka status jalan dibedakan menjadi lima, yaitu (Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9):

a. Jalan nasional, mencakup jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antarkota provinsi, dan jalan strategis nasional, dan jalan bebas hambatan.

b. Jalan provinsi, mencakup jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.

c. Jalan kabupaten, merupakan jalan yang dikelola pemerintah kabupaten yang terdiri atas jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder. Jaringan jalan primer kabupaten menghubungkan:

1) Antara ibukota kabupaten/kota dengan ibukota kecamatan atau pusat kegiatan local.

2) Antaribukota kecamatan.

3) Antarpusat kegiatan lokal.

d. Jalan kota, merupakan jaringan jalan sekunder dalam wilayah pemerintahan kota.

e. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan antarwilayah permukiman pedesaan dan jalan lingkungan di dalam permukiman pedesaan.

Idealnya setiap jalan raya mempunyai bagian-bagian jalan yang terdiri atas badan jalan, ruang atau Daerah Manfaat Jalan, ruang atau Daerah Milik Jalan, dan ruang atau Daerah Pengawasan Jalan. Badan jalan terdiri atas bagian jalan yang diperkeras (aspal,beton,batu) untuk lalu lintas kendaraan dan tepi sisi kiri kanan sampai saluran/parit. Tepi kiri kanan perkerasan jalan dapat digunakan sebagai trotoar untuk jalan di kawasan perkotaan (Sadyohutomo,2008).

2. Manajemen permintaan transportasi (transportation demand management)

Masalah transportasi sudah mejadi isu kebijaksanaan publik karena dampaknya secara material, waktu, dan kenyamanan sudah cukup besar. Biasanya, pemecahan masalah transportasi dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi sesuai dengan peningkatan kebutuhan transportasi. Akan tetapi, pemenuhan kebutuhan transportasi sering menemui kendala, antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan transportasi sering sulit diprediksi sehingga masalah transportasi tetap terjadi.

b. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi sering terhambat oleh penyediaan tanah, terutama pada daerah yang keadaan penggunaan tanahnya intensif dan kompleks sehingga harga tanah mahal dan sulit melakukan relokasi kegiatan yang ada.

c. Kesediaan dana pemerintah yang terbatas, terutama untuk pembebasan tanah dan pembangunan jalan secara modern.

Oleh karena itu, perlu pendekatan sisi lain, yaitu pendekatan sisi permintaan. Manajemen permintaan transportasi merupakan respon terhadap masalah manajemen penyediaan sarana dan prasarana transportasi. Kedua manajemen bukan saling bersaing, tetapi bersifat saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan sistem transportasi yang efisien.

Manajemen permintaan transportasi diharapkan menjadi tumpuan pemecahan kemacetan lalu lintas. Untuk itu, dalam pelaksanaanya perlu kerja sama dan koordinasi antara tiga pihak, yaitu pemerintah daerah, asosiasi usaha transportasi, dan para pengelola pusat-pusat kegiatan yang menjadi sumber bangkitan lalu lintas (traffic generation). Jadi, cakupan pihak yang terkait cukup banyak dan cakupan wilayahnya juga luas, tidak hanya terbatas dalam satu wilayah administrasi pemerintahan.

Bangkitan lalu lintas yang dihasilkan oleh suatu pusat kegiatan terdiri atas dua sumber, yaitu:

a. Lalu lintas untuk kegiatannya sendiri (trip production), misalnya angkutan barang keluar masuk dan lalu lintas tenaga kerjanya.

b. Lalu lintas yang ditarik oleh pusat kegiatan tersebut (trip attraction), yaitu lalu lintas keluar masuk para pelanggan dan pengunjung pusat kegiatan tersebut.

Perencanaan Transportasi

Perencanaan transportasi dapat diartikan sebagai bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan keahlian kita berusaha menentukan strategi, memilih instrument/alat atau cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki tentang sistem transportasi yang menjadi objek perencanaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang mungkin diadakan (Wiryaatmaja, 2009).

Segi rencana dari perencanaan transportasi berhubungan dengan rencana daerah kota, dan meliputi keputusan ramalan secara teknik dan faktor politik. Ramalan secara teknik dari pengguna jalan biasanya meliputi apa yang disebut empat tingkatan rencana model transportasi daerah kota, dibutuhkan pendapat dari generasi perjalanan (berapa banyak perjalanan yang dimaksud), penyaluran perjalanan (pilihan tujuan, dimana pengguna jalan pergi), pilihan cara (apa cara yang akan diambil), dan penempatan jalur (jalan mana atau jalur yang akan digunakan), dan penempatan jalur (jalan mana atau jalur yang akan digunakan). Beberapa pengalaman ramalan dapat dijadikan salah satu dari segi keputusan pengguna jalan, termasuk pemilik kendaraan, rangkaian perjalanan (keputusan untuk hubungan bepergian individual bersama-sama disebuah perjalanan) dan pilihan dari kediaman atau lokasi bisnis (pengetahuan digunakan sebagai ramalan).

Penggunaan dan perawatan meliputi perencanaan lalu lintas sehingga kendaraaan berpindah dengan lancar di jalan atau lintasan. Cara yang lebih bagus adalah penandaan lampu, dan jalur penyebrangan. Faktor manusia merupakan aspek yang paling penting dari aspek perencanaan transportasi khususnya mengenai antar pengemudi kendaraan dan antar pengguna dari tanda jalan, lampu, dan jalur penyebrangan.

1. Tingkat-tingkat perencanaan transportasi

Kegiatan-kegiatan perencanaan transportasi dapat diarahkan pada sejumlah tingkat geografis dan horizon waktu yang berbeda. Tingkat-tingkat geografis dapat mencakup:

a. Perencanaan regional, yang ditujukan pada pengembangan suatu sistem transportasi menyeluruh bagi suatu daerah perkotaan yang besar.

b. Perencanaan sub-regional, ditujukan pada kebutuhan-kebutuhan dari suatu wilayah yang lebih kecil, seperti suatu kawasan pusat kota, suatu kawasan pusat kota, lokalitas, atau lingkungan perumahan.

c. Perencanaan tingkat koridor, ditujukan pada perbaikan-perbaikan sepanjang suatu koridor tertentu, seperti suatu koridor jalan bebas hambatan atau suatu jalur kereta api bawah tanah.

d. Perencanaan perbaikan setempat, ditujukan pada kebutuhan-kebutuhan daripada persimpangan-persimpangan dan bagian-bagian jalan raya tertentu.

2. Perencanaan lalu lintas

Perencanaan lalu lintas adalah cabang dari perencanaan sipil yang digunakan perencana teknik untuk mencapai keamanan dan kenyamanan perpindahan orang dan barang-barang. Sebagian besar terfokus pada penelitian dan pembuatan dari kebutuhan infrastruktur yang berubah-ubah pada perpindahan ini, misal jalan, jalur lintasan kereta api, jembatan, rambu lalu lintas dan lampu lalu lintas.

Bagaimanapun perkembangannya, malah sebaliknya pertambahan bangunan infrasruktur, unsur penggerak biasanya memajukan kedalam penggelolaan rambu jalan (digunakan dalam waktu lama dalam transport rel). Ini merupakan cara mengukur kekuatan dan kepraktisan rambu lalu lintas, sistem hubungan pengendalian (sebagai contoh tanda rambu yang terbuka pada jalur diberi petunjuk berbeda secara bergiliran pada setiap waktu) untuk mengatur rambu terutama pada jam tersibuk.

Oleh karena itu, pengaturan berat jenis lalu lintas oleh berkurangnya tingkat kendaraan memasuki jalan raya selama periode puncak dapat diatasi antara kecepatan dan kekuatan jalur pada kemacetan tinggi. Jalur yang melandai, lampu pada pintu masuk lereng ditangani dengan tingkatan yang mana kendaraan diijinkan untuk memasuki fasilitas jalur utama, menyediakan kegunaan ini.

Perencanaan lalu lintas mempunyai beberapa hubungan dengan beberapa peraturan :

a. Perencanaan transportasi.

b. Kemacetan lalu lintas.

c. Perencanaan jalan raya.

d. Pengaturan transportasi.

e. Pengaturan daerah kota.

f. Penandaan jalur.

3. Perencanaan jalan raya

Perencanaan jalan raya adalah proses dari bentuk dan konstruksi dari kenyamanan dan keamanan jalan raya dan jalan. Ini dijadikan peranan penting pada abad ke-20 dan dijadikan akar dari ketentuan perencanaan sipil. Standar dari perencanaan jalan raya akan terus-menerus meningkat. Rencana seperti kelas, susunan permukaan, jarak pandang, dan radius mendatar tikungan tajam, dan ketegakan kelandaian pada hubungan untuk mengatur tempat, rencana itu semua unsur yang sangat penting dari perencanaan jalan raya. Banyak para pembangun yang memiliki pencaharian luas pada jaringan jalan raya.

Rencana Standar asuransi digunakan di Amerika Serikat khususnya pangkal pada penertiban dari American Association of State Highway and Transportation Officials lebih penting dari penelitian, disebarluaskan oleh dewan pengurus penelitian transportasi, lembaga perencanaan transportasi, administrasi jalan raya federal, dan departemen administrasi.

Perencanaan dalam menangani spesialisasi bentuk, konstruksi, penggunaan jalan raya, jalan dan lainnya yang berhubungan dengan fasilitas kendaraan.

4. Perencanaan bandara

Perencana dalam menangani spesialisasi bentuk dan konstruksi bandara. Perencana bandara harus menghitung khusus benturan dalam syarat pesawat terbang pada bentuk dan fasilitas bandara. Sebagai salah satu contoh penelitian atas petunjuk lingkaran utama untuk menentukan orientasi landasan pacu.

5. Perencanaan jalan kereta

Perencana dalam menangani spesialisasi bentuk, konstruksi dan penggunaan dari jalan kereta api dan sistem perpindahan massa digunakan pemandu jalan tertentu (seperti lampu rel atau sistem monorel). Tugas khusus termasuk faktor kesejajaran dan bentuk permukaan, lokasi stasiun dan bentuk, dan perkiraan harga konstruksi perencana jalan raya bisanya dapat pindah kedalam lahan spesialisasi dari pemberangkatan kereta api yang mana fokus pada pengawasan perpindahan kereta api.

Kesimpulan

Pola pembangunan daerah yang terencana dengan baik mestinya didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana umum. Salah satu elemen yang paling penting adalah sistem transportasinya. Transportasi sangat penting untuk berfungsinya dengan baik kota-kota, dengan memberikan mobilitas kepada penduduk dan perlengkapan. Oleh karena itu perlu adanya manajemen transportasi serta perencanaan transportasi dalam suatu kawasan atau kota.

1. Manajemen Transportasi

merupakan layanan memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain sehingga dapat diperoleh berbagai manfaat. Pengaturan sistem transportasi dilakukan dengan dua cara pendekatan yaitu,

a. Manajemen penyedia transportasi

b. Manajemen permintaan transportasi

2. Perencanaan Transportasi

merupakan bekal ilmu pengetahuan, teknologi dan keahlian kita berusaha menentukan strategi, memilih instrument/alat atau cara yang paling efektif untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki tentang sistem transportasi yang menjadi objek perencanaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang mungkin diadakan.

a. Tingkat-tingkat perencanaan transportasi.

b. Perencanaan lalu lintas.

c. Perencanaan jalan raya.

d. Perencanaan bandara.

e. Perencanaan jalan kereta.

Saran

Untuk melaksanakan manajemen dan perencanaan transportasi perlu didukung peraturan-peraturan sehingga strategi untuk mengubah perilaku transportasi bisa berhasil. Peraturan tersebut misalnya berupa persyaratan dalam pemberian izin pembangunan pusat kegiatan yang baru dalam rangka pengurangan lalu lintas yang terjadi, atau peraturan daerah mengenai pembatasan jumlah minimal penumpang kendaraan pribadi, dan pembatasan waktu operasi kendaraan. Untuk mengalihkan pemakaian kendaraan pribadi maka transportasi umum massal sepatutnya dibenahi agar lebih nyaman, aman, dan tepat waktu. Paradigma transportasi massal yang meliputi pelayanan di dalam kota maupun antarkota, yang selama ini terkesan diianaktirikan perlu diubah menjadi primadona pelayanan.

Adapun alternatif untuk mengatasi berbagai masalah dalam bidang transportasi adalah:

a. Harus ada jaminan bahwa jalan-jalan di daerah yang padat atau sering mengalami kongesti digunakan secara rasional.

b. Perbaikan manajemen usaha angkutan umum, disertai koordinasi dan efisiensi yang optimal.

c. Menyesuaikan pola transportasi dengan bentuk dan kondisi kota, sehingga efisiensi dalam transportasi mencapai tingkat optimal.

d. Pola perparkiran sesuai dengan zaman.

e. Perencanaan jangka panjang pembuatan atau pengadaan.

Daftar Pustaka

Arkanda, Hada. 2009. Perencanaan Bidang Transportasi. http://arkandas.wordpress.com/2008/10/08/perencanaan-bidang-transportasi (28 Desember 2009).

Budihardjo, Eko. 1996. Tata Ruang Perkotaan. Semarang: Alumni

Catanese, A. & Synder, J. 1986. Introduction to Urban Planning. Diterjemahkan oleh Susongko, Ir. dengan judul: Pengantar Perencanaan Kota. Jakarta: Erlangga.

Ferguson, Erik. 1990.Transportation Demand Management-Planning, Development, and Implementation. Dalam Sadyohutomo, Mulyono. Manajemen Kota dan Wilayah. Bandung: Bumi Aksara

Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kota dan Wilayah. Bandung: Bumi Aksara

Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 7, Jakarta.

Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 8, Jakarta.

Undang-Undang No.38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9, Jakarta.

Wiryaatmaja, Afrizal. 2009. Perencanaan Transportasi. http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/perencanaan-transportasi (28 Desember 2009)